Belajar jadi Guru

Archive for December 2010


 

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 16 Tahun 2009

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN  ANGKA KREDITNYA

 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI  NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang dst,..

Mengingat dst,…

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang  Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan :  1.    Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan  surat Nomor   175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;

2.    Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

  1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
  2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
  4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
  5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai  dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
  6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
  7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
  8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
  9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
  10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.

BAB  II

RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN,

DAN TUGAS UTAMA

Pasal  2

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

Pasal  3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:

  1. Guru Kelas;
  2. Guru Mata Pelajaran; dan
  3. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Pasal  4

(1)     Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(2)     Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

(1)     Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

(2)     Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3)     Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 6

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah:

  1. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
  2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  3. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik  tertentu, latar belakang keluarga,  dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
  5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8

Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

BAB IV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal  9

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 10

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membina Jabatan Fungsional Guru menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain:

  1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
  2. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru;
  3. penetapan standar kompetensi Guru;
  4. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;
  5. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
  6. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Guru;
  7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;
  8. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru;
  9. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
  10. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
  11. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru.
BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal  11

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:

a.    Pendidikan, meliputi:

  1. pendidikan  formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
  2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan  (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.

b.    Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:

  1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
  2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

c.    Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:

1.    pengembangan diri:

a)    diklat fungsional; dan

b)    kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;

2.    publikasi Ilmiah:

a)    publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan

b)    publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;

3.    karya Inovatif:

a)    menemukan teknologi tepat guna;

b)    menemukan/menciptakan karya seni;

c)    membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan

d)    mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

d.    Penunjang tugas Guru, meliputi:

  1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
  2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
  3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :

a)    membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ ekstrakurikuler dan sejenisnya;

b)    menjadi organisasi profesi/kepramukaan;

c)    menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau

d)    menjadi tutor/pelatih/instruktur.

BAB  VI

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal  12

(1)     Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

  1. Guru Pertama;
  2. Guru Muda;
  3. Guru Madya; dan
  4. Guru Utama.

(2)  Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

  1. Guru Pertama:
    1. Penata Muda,  golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
    3. Guru Muda:
      1. Penata, golongan ruang III/c; dan
      2. Penata  Tingkat I, golongan ruang III/d.
      3. Guru Madya:
        1. Pembina, golongan ruang IV/a;
        2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
        3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d.    Guru Utama:

  1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3)  Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4)     Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 13

(1)  Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut:

  1. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  2. menyusun silabus pembelajaran;
  3. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  4. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  5. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  6. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
  7. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  8. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  9. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
  10. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  11. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  12. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  13. melaksanakan pengembangan diri;
  14. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  15. membuat karya inovatif.

(2)  Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut:

  1. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  2. menyusun silabus pembelajaran;
  3. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  4. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  5. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  6. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
  7. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  8. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  9. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  10. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  11. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  12. melaksanakan pengembangan diri;
  13. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  14. membuat karya inovatif.

(3)  Rincian kegiatan Guru  Bimbingan dan Konseling sebagai  berikut:

  1. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;
  2. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
  3. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
  4. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;
  5. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
  6. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
  7. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
  8. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
  9. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  10. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  11. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  12. melaksanakan pengembangan diri;
  13. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  14. membuat karya inovatif.

(4)  Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi  sekolah/madrasah sebagai:

  1. kepala sekolah/madrasah;
  2. wakil kepala sekolah/madrasah;
  3. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
  4. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
  5. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya pada sekolah/madrasah; dan
  6. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 14

(1)     Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

  1. unsur utama; dan
  2. unsur penunjang.

(2)     Unsur utama, terdiri atas:

  1. pendidikan;
  2. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
  3. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

(3)     Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.

(4)     Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal  15

(1)     Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

(2)     Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:

  1. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
  2. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
  3. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
  4. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
  5. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.

(3)  Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:

  1. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  2. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  3. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  4. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  5. sebutan kurang  diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

(4)  Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).

(5)  Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal  16

(1)  Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan :

a.    paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

b.    paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2)  Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Pasal 17

(1)     Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(2)     Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata,golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(3)     Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(4)     Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(5)     Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(6)     Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda,  golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(7)     Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publiksi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(8)     Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(9)     Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

Pasal  18

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

(2)  Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.

Pasal 19

Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal  20

(1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.

b.    Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.

c.    Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2)  Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

(1)     Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2)     Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3)     Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal  22

(1)     Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

  1. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
  2. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait  bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama;
  3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
  4. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
  5. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan  Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
  6. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
  7. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

(2)     Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:

  1. Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
  2. Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang  membidangi pendidikan terkait, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Agama.
  3. Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya Tim Penilai Kantor Wilayah.
  4. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Departemen.
  5. Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
  6. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  7. Tim Penilai Instansi Pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

(3)     Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

(1)     Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.

(2)     Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

  1. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  2. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  3. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  4. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3)     Syarat Anggota Tim Penilai adalah:

  1. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
  2. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan
  3. dapat aktif melakukan penilaian.

(4)     Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 24

(1)     Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen Agama.

(2)     Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Departemen Agama.

(3)     Apabila Tim  Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.

(4)     Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(5)     Apabila Tim Penilai Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

(6)     Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

  1. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;
  2. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Departemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama;
  3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama;
  4. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Departemen Agama;
  5. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;
  6. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
  7. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 25

(1)     Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2)     Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3)     Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal  26

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instasi Pembina Jabatan Fungsional Guru.

Pasal  27

Usul  penetapan angka kredit Guru diajukan oleh:

  1. Pimpinan unit kerja instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), Direktur Jenderal yang  membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;
  2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
  3. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Direktur Jenderal yang  membidangi pendidikan terkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama.
  4. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
  5. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Departemen Agama kepada Kepala Kantor Departemen Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
  6. Pimpinan instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Gubernur untuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
  7. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Bupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
  8. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,  golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.

Pasal 28

(1)     Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)     Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal  29

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal  30

(1)     Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
  2. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
  3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)  tahun terakhir; dan
  4. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.

(2)     Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

(3)     Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal  31

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat  dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 32

(1)     Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru  dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;
  2. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat  2 (dua) tahun;
  3. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  4. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)     Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3)     Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

  1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  2. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  3. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru;
  4. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  5. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Pasal 35

(1)     Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru.

(2)     Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

(3)     Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.

(4)     Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 36

Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

S  A  N  K  S  I

Pasal 37

(1)     Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(2)     Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

(3)     Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1)     Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Guru sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2)     Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)     Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.

Pasal 39

(1)     Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama  dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2)     Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(3)     Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :

  1. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
  2. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(4)     Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru untuk:

  1. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini;
  2. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
  3. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 40

(1)     Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2)     Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40 ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 41

(1)     Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a  sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d  pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2)   Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d  pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru  sebagai Guru Pertama.

(3)     Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian  berkelanjutan  ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

(4)     Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila  memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu,  dengan memperhitungkan  angka kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(5)     Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 42

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
  2. pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Depertemen Agama.
  3. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi.
  4. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.

Pasal 43

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.

Pasal  44

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:

  1. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
  2. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Depertemen Agama.
  3. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.
  4. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan provinsi.

BAB  XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan   di Jakarta

pada tanggal 10 November 2009

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR  NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN


Karena  jadwal pelajaran yang sedemikian padat, sering kali siswa mengalami kelelahan dan kebosanan sehingga ketika tiba saat kita mengajar kondisi siswa sudah tidak konsentrasi. Kurang bijaksana rasanya bila kita langsung memulai pelajaran. Sedikit selingan atau hiburan tentu akan membuat siswa fresh kembali.
Salah satu cara membuat siswa fresh kembali  tanpa mengurangi nilai edukasi adalah dengan game-game yang bersifat mendidik. “Knock-Knock Jokes” dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menggairahkan suasana pembelajaran. Take a look !
>
>
Task A 

Read and try to understand these knock-knock jokes. Tell the meaning of each

 

 

Knock! Knock!

Who’s there?

Isabel.

Isabel who?

Isabel working? I’ve been ringing for hours.

(is a bell working…)

 

Knock! Knock!

Who’s there?

Carol.

Carol Who?

Carol go if you put petrol in it

(car ‘ll go….)

 

Knock! Knock!

Who’s there?

Alison

Alison Who?

Alison to my radio every day.

( I listen ….)

 

Knock! Knock!

Who’s there?

Frances

Frances Who?

Frances next to Spain

(France is ….

 

Task B

With a partner make up five knock –knock jokes. You can use foreign  or Indonesian names. Later recite them before the class or put them on your bulletin board. Have fun!

Sumber : Buku Bahasa Inggris 3 A untuk Jurusan Bahasa  Terbitan Balai Pustaka


download: Kerucut Media Pembelajaran

JENIS-JENIS MEDIA PEMBELAJARAN

Rudi Bretz (1977) mengklasifikasi ciri utama media pembelajaran pada tiga unsur pokok, yaitu suara, visual dan gerak. Bentuk visual itu sendiri dibedakan lagi pada tiga bentuk, yaitu gambar visual, garis, dan simbol. Menurut Oemar Hamalik (1985: 63) ada 4 klasifikasi media pembelajaran, yaitu:

1.      Alat-alat visual yang dapat dilihat, misalnya filmstrip, transparansi, micro projection, papan tulis, buletin board, gambar-gambar, ilustrasi, chart, grafik, poster, peta dan globe.

2.      Alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar misalnya; phonograph record, transkripsi electris, radio, rekaman pada tape recorder.

3.      Alat-alat yang bisa dilihat dan didengar, misalnya film dan televisi, benda-benda tiga dimensi yang biasanya dipertunjukkan, misalnya; model, spicemens, bak pasir, peta elektris, koleksi diorama.

4.      Dramatisasi, bermain peran, sosiodrama, sandiwara boneka, dan lingkungan.

Bila jenis-jenis media pembelajaran dihubungkan dengan klasifikasi pengalaman belajar anak mulai hal-hal yang paling konkrit sampai kepada hal-hal yang dianggap paling abstrak dapat dilihat diagram Edgar Dale di bawah ini. Klasifikasi pengalaman tersebut diikuti secara luas oleh kalangan pendidik dalam menentukan alat bantu apa seharusnya yang sesuai untuk pengalaman belajar tertentu. Klasifikasi pengalaman tersebut lebih dikenal dengan Kerucut Pengalaman (Cone of Experience).

Abstrak

Verbal
Simbol
Visual (1)
Visual (2)
Radio
Film
Televisi
Pameran
Karyawisata
Demonstrasi
Pengalaman dramatisasi
Pengalaman tiruan
Pengalaman langsung

Konkrit

Dari gambar di atas terlihat bahwa kerucut pengalaman tersebut terdiri dari 12 macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yaitu:

1.      Pengalaman langsung dan bertujuan, pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. Di sini siswa secara aktif bekerja sendiri, memecahkan masalah sendiri yang kesemuanya didasarkan atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2.      Pengalaman tiruan, pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya.

3.      Pengalaman melalui dramatisasi, pengalaman ini diperoleh dalam bentuk drama dari berbagai gerakan.

4.      Demonstrasi, yaitu pengalaman melalui percontohan atau pertunjukan mengenai sesuatu hal atau sesuatu proses.

5.      Pengalaman melalui karyawisata, pengalaman semacam ini diperoleh dengan mengajak kelas ke objek di luar kelas dengan maksud memperkaya dan memperluas pengalaman siswa.

6.      Pengalaman melalui pameran. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa, perkembangan dan kemajuan sekolah.

7.      Pengalaman melalui televisi.

8.      Pengalaman melalui gambar hidup atau film.

9.      Pengalaman melalui radio.

10. Pengalaman melalui gambar visual. Pengalaman ini diperoleh dari segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran, misalnya lukisan ilustrasi, karikatur, kartun, poster, potret, slide, dan sebagainya.

11. Pengalaman melalui lambang visual. Pengalaman ini diperoleh melalui lambang-lambang visual; seperti hasil lukisan yang bentuknya lengkap atau tidak lengkap (sketsa), kombinasi garis dengan gambar, dan sebagainya.

12. Pengalaman melalui lambang kata. Pengalaman ini diperoleh dalam buku dan bahan bacaan.

Sumber File: Materi Diklat  PAI SD/MI dari Pak Sutarno, S.Pd.I Guru Agama Islam SDN Petung Jatiyoso Karanganyar


PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN

BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES

1. Pendekatan Kontektual

a. Pengertian

Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata  dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat

b. Pemikiran Tentang Belajar

Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecendrungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut.

Proses belajar

  • Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri
  • Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru
  • Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan
  • Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisak, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.
  • Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.
  • Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi didrinya, dan bergelut dengan ide-ide
  • Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang.

Transfer Belajar

  • Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain
  • Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit)
  • Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu

Siswa sebagai Pembelajar

  • Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru
  • Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting
  • Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui.
  • Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri.

Pentingnya  lingkungan Belajar

  • Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru akting di depan kelas, siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya, guru mengarahkan.
  • Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya
  • Umpan balik amat penting bagi siswa, yang berasal dari proses penilaian yang benar
  • Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting.

c. Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Tradisional

No CTL Tradisional
1 Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa Pemilihan informasi ditentukan oleh guru
2 Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran Siswa secara pasif menerima informasi
3 Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis
4 Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan
5 Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu
6 Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok) Waktu belajar siswa se-bagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas, men-dengar ceramah, dan mengisi latihan yang membosankan (melalui kerja individual)
7 Perilaku dibangun atas kesadaran diri Perilaku dibangun atas kebiasaan
8 Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan
9 Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai (angka) rapor
10 Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tsb keliru dan merugikan Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman
11 Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik
12 Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks dan setting Pembelajaran hanya terjadi dalam kelas
13 Hasil belajar diukur  melalui penerapan penilaian autentik Hasil belajar diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes/ujian/ulangan.

2. Multiple Intelligences dan Gaya Belajar

Manusia diciptakan unik. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang diciptakan sama, meski kembar sekalipun. Inilah yang sejak lama dalam ilmu pendidikan dikenal dengan konsep perbedaan individual (individual differences). Oleh karena itu, sistem klasikal sebenarnya tidak sesuai dengan konsep perbedaan individual, karena sistem klasikal menganggap semua siswa yang ada di kelas itu dalam banyak aspek dipandang homogin (sama).

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan penggunaan metode ceramah dalam proses belajar mengajar. Dengan metode ceramah, materi yang diajarkan sama, prasyarat kemampuan yang dimiliki siswa (prerekuisit) siswa dianggap sama, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa juga sama, dan media dan alat peraga yang digunakan juga sama. Akhirnya, hasil akhir pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau yang disebut sebagai tujuan instruksional yang diharapkan juga sama. Bahkan tes hasil belajar yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa juga sama. Itulah karakteristik sistem klasikal dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan sistem itulah yang kemudian memperoleh kritik dari banyak pakar yang berpihak kepada sistem pendidikan individual. Salah satunya adalah Howard Gardner, seorang professor ilmu syaraf (neurology) dari Universitas Harvard pada tahun 1984 (Suparlan, 2004: 198). Kontribusi Gardner yang sangat besar dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan pada umumnya adalah teori tentang kecerdasan ganda, sebagaimana tertuang dalam bukunya bertajuk Frame of Mind: The Theory of Multiple Intelligence yang menyebutkan tujuh tipe kecerdasan manusia, yakni:

1.            linguistic intelligence atau kecerdasan linguistik (bahasa).

2.            musical intelligence atau kecerdasan musikal

3.            logical-mathematical intelligence atau kecerdasan logical-matematikal

4.            visual/spatial intelligence atau kecerdasan visual/spasial

5.            body/kinesthetic intelligence atau kecerdasan ragawi/kinestetis

6.            intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal

7.            interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal.

 

Menurut Gardner, jenis pekerjaan, karir, atau profesi tertentu akan melibatkan kombinasi dari beberapa macam kecerdasan. Jarang sekali jenis pekerjaan tertentu itu yang hanya memerlukan satu dari ketujuh kecerdasan tersebut. Namun, dapat juga dipastikan bahwa jenis pekerjaan tersebut akan memerlukan satu kecerdasan yang sangat dominan. Sebagai missal, jenis pekerjaan wartawan atau penulis, pasti akan memerlukan kecerdasan bahasa. Selain itu, jenis pekerjaan itu pasti akan memerlukan kecerdasan interpersonal, yakni satu tipe kecerdasan yang membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi dengan orang lain. Seorang pelaut, seperti orang Puluwat yang tinggal di Pulau Caroline yang memiliki kemahiran dalam mendayung kano di laut bebas, atau bandingkan dengan orang Raas di Kepulauan Kangean, Madura, Provinsi Jawa Timur yang konon memiliki kemahiran dalam menyelam sampai beberapa jam untuk mencari kerang di laut dalam. Mereka pasti harus memiliki satu kecerdasan yang dominan, yakni kecerdasan ragawi atau kinestetis dan juga kecerdasan spasial. Namun demikian, mereka juga pasti akan memiliki paduan dengan tipe kecerdasan yang lainnya.

Tipe kecerdasan tidak hanya satu. Setiap orang memiliki gaya belajar yang unik, sama halnya dengan sidik jari. Oleh karena itu, sekolah yang efektif harus dapat mengenali secara dini kecerdasan masing-masing peserta didik, dan kemudian memberikan layanan yang sesuai dengan tipe kecerdasan yang mereka miliki. Peran penting pendidikan dalam mengembangkan kecerdasan minimal ada dua macam. Pertama, mengenalinya secara dini tipe kecerdasan setiap peserta didik, (2) memberikan model layanan pendidikan yang sesuai dengan kecerdasan tersebut, (3) mengasah dan mengembangkan kecerdasan semua peserta didik secara optimal.

Dengan demikian, peserta didik yang dikenali memiliki kecerdasan bahasa, sebagai misal, harus diberikan kesempatan untuk dapat membaca, menulis, dan mendengarkan kata-kata yang terkait dengan topik mata pelajaran yang diajarkan. Siswa yang dikenali memiliki kecerdasan logis-matematis, harus diberikan lebih banyak kesempatan untuk mempelajari prinsip-prinsip matematika, seperti operasi hitung, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan siswa yang telah dikenali memiliki kecerdasan ganda ragawi-kinestetik, atau satu jenis kecerdasan musikal, yang ternyata jika dikembangkan secara optimal, peserta didik diharapkan mampu menekuni pekerjaan sebagai olahragawan, atau penari terkenal, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional, dan bahkan internasional.

Dalam proses belajar mengajar, pendidik setidaknya harus memperhatikan kecenderungan kecerdasan potensial masing-masing peserta didik. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan logis-matematis pasti akan memiliki gaya belajar (learning style) yang berbeda dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan linguistik, bahkan dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan ragawi-kinestetis. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan ragawi-kinestetis akan merasa lega jika diberikan kesempatan untuk terjun ke lapangan olahraga atau ke tempat latihan tari-menari. Demikian juga dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang lainnya. Pada prinsipnya, ada tiga gaya mengajar yang paling umum dapat diamati oleh pendidik. Pertama, gaya visual (visual learning), yakni gaya belajar yang lebih suka menggunakan gambar-gambar, bahan bacaan yang dapat dilihat. Kedua, tipe audio, yang lebih suka mendengarkan, misalnya mendengarkan ceramah atau penjelasan dari gurunya, atau mendengarkan bahan audio seperti radio kaset, dan sebagainya. Ketiga, tipe taktil, yang lebih suka menggunakan tangan dan badannya. Peserta didik tipe taktil akan tidak suka diminta duduk manis untuk mendengarkan ceramah guru seperti yang disukai oleh peserta didik yang memiliki gaya audio. Peserta didik gaya taktil akan senang untuk diminta untuk mengerjakan pekerjaan tangan atau mengotak-atik mesin perkakas. Demikianlah keragaman potensi kecerdasan ganda dan gaya belajar peserta didik yang harus medapatkan perhatian pendidik secara seimbang, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif.

Metode penyampaian harus bisa mengkombinasikan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetis dan bila memungkinkan juga mengakomodasi gaya penciuman dan pengecapan. Pada tahap ini, memori jangka panjang akan dapat diakses apabila proses pemsukan informasi bersifat unik dan menarik. Gunakan strategi yang berbeda sesuai dengan situasinya, misalnya active concert, membaca dengan cara dramatisasi, menggunakan poster, gunakan pendekatan mendengar secara aktif dan berikan juga waktu untuk melakukan refleksi, review.

Lalu bagaimana tepatnya metode pengajaran/pemasukan informasi untuk mengakomodasi masing-masing gaya belajar?

Visual:

  • gerakan tubuh/body language
  • buku/majalah
  • grafik, diagram
  • peta pikiran/mind mapping
  • OHP/LCD/Komputer
  • poster
  • kolase
  • flowchart
  • Highlighting (memberikan warna pada bagian yang dianggap penting)
  • kata-kata kunci yang dipajang di sekeliling kelas
  • tulisan dengan warna yang menarik
  • model/peralatan

Auditori:

  • instruksi guru
  • suara yang jelas dengan intonasi yang terarah dan bertenaga
  • membaca dengan keras
  • pembicara tamu
  • sesi tanya jawab
  • rekaman ceramah/kuliah
  • diskusi dengan teman
  • belajar dengan mendengarkan atau menyampaikan informasi
  • kuliah
  • role play / permainan peran
  • musik
  • kerja kelompok

Kinestetik:

  • merancang dan membuat aktivitas
  • keterlibatan fisik
  • field trip
  • membuat model
  • memainkan peran/skenario
  • highlighting
  • berjalan
  • membuat mind mapping
  • menggunakan gerakan tubuh untuk menjelaskan sesuatu
  • waktu istirahat yang teratur

Sumber File: Materi Diklat PAI SD/MI dari pak Sutarno, S.Pd.I Guru Agama Islam SDN Petung Jatiyoso Karanganyar

 


Download:Makalah model pembelajaran

MODEL DAN STRATEGI  PEMBELAJARAN

B.   Pengertian

Istilah model pembelajaran amat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi, pendekatan dan metode pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi,  metode, dan teknik. Sedangkan istilah “strategi “ awal mulanya dikenal dalam dunia militer terutama terkait dengan perang atau dunia olah raga, namun demikian makna tersebut meluas tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga saja akan tetapi bidang ekonomi, sosial, pendidikan. Menurut Ruseffendi (1980), istilah strategi, metode, pendekatan dan teknik mendefinisikan  sebagai berikut :

1. Strategi pembelajaran adalah separangkat     kebijaksanaan yang terpilih, yang telah dikaitkan dengan faktor yang menetukan warna atau strategi tersebut, yaitu :

a.   Pemilihan materi pelajaran  (guru atau siswa)

b. Penyaji materi pelajaran (perorangan atau kelompok, atau belajar mandiri)

c.   Cara menyajikan materi pelajaran (induktif atau deduktif, analitis atau sintesis, formal atau non formal)

d.  Sasaran penerima materi pelajaran ( kelompok,   perorangan, heterogen, atau  homogen.

2. Pendekatan Pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran  dilihat bagaimana materi itu disajikan. Misalnya memahami suatu prinsip dengan  pendekatan induktif atau deduktif.

3. Metode Pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, misalnya mengajar dengan ceramah, ekspositori, tanya jawab, penemuan terbimbing dan sebagainya.

4.  Teknik mengajar adalah penerapan secara khusus suatu metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran serta kesiapan siswa. Misalnya teknik mengajarkan perkalian dengan penjumlahan berulang.

Sedangkan Model Pembelajaran adalah sebagai suatu disain yang menggambakan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa (Didang : 2005)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 203), pengertian strategi (1) ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam dan perang damai, (2) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Soedjadi (1999 :101) menyebutkan strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan. Untuk dapat mengubah keadaan itu dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran. Lebih lanjut Soedjadi menyebutkan bahwa dalam satu pendekatan dapat dilakukan lebih dari satu metode dan dalam satu metode dapat digunakan lebih dari satu teknik. Secara sederhana dapat dirunut sebagai rangkaian :

teknik          metode            pendekatan          strategi                  model

Istilah  “ model pembelajaran” berbeda dengan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran meliputi suatu model pembelajaran yang luas dan menyuluruh. Konsep model pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan pendekatan dalam setting eksperimen yang dilakukan. Konsep model pembelajaran untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Bruce dan koleganya (Joyce, Weil dan Showers, 1992)

Lebih lanjut  Ismail (2003) menyatakan  istilah Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu yaitu :

1.     rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangnya,

2.     tujuan pembelajaran yang akan dicapai,

3.     tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil dan

4.     lingkungan belajar  yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.

Berbedanya  pengertian antara model, strategi, pendekatan dan metode serta teknik  diharapkan guru mata pelajaran umumnya dan khususnya matematika mampu memilih model dan mempunyai strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi dan standar kompetensi serta kompetensi dasar dalam standar isi.

C. Pemilihan Model Pembelajaran Sebagai Bentuk Implementasi Strategi Pembelajaran.

Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu  memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dimana dalam pemilihan  Model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Misalnya  pada model pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. Model pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar konstruktivis. Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama diantara siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan; guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa.

Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks  (pola urutannya) dan sifat lingkungan belajarnya. Sebagai contoh pengklasifikasian berdasarkan tujuan adalah pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Akan tetapi ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika tingkat tinggi.

Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru atau siswa. Sintaks (pola urutan) dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang sama. Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap menutup pelajaran,  didalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru.

Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, model pembelajaran kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran diskusi para siswa duduk dibangku yang disusun secara melingkar atau seperti tapal kuda. Sedangkan model pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-hadapan dengan guru.

Pada model pembelajaran kooperatif siswa perlu berkomunikasi satu sama lain, sedangkan pada model pembelajaran langsung siswa harus tenang dan memperhatikan guru.

Pemilihan model dan metode pembelajaran menyangkut strategi dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya dapat tercapai. Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. Di madrasah, tindakan pembelajaran ini dilakukan nara sumber (guru) terhadap peserta didiknya (siswa). Jadi, pada prinsipnya strategi pembelajaran sangat terkait dengan pemilihan model dan metode pembelajaran yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi bahan ajar kepada para siswanya.

Pada saat ini banyak dikembangkan model-model pembelajaran. Menurut penemunya, model pembelajaran temuannya tersebut dipandang paling tepat diantara model pembelajaran yang lain. Untuk menyikapi hal tersebut diatas, maka perlu kita sepakati hal-hal sebagai berikut :

1.      Siswa Pendidikan Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah banyak yang masih berada dalam tahap berpikir konkret. Model dan metode apapun yang diterapkan, pemanfaatan alat peraga masih diperlukan dalam menjelaskan beberapa konsep matematika.

2.      Kita tidak perlu mendewakan salah satu model pembelajaran yang ada. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan kekuatan.

3.      Kita dapat memilih salah satu model pembelajaran yang kita anggap sesuai dengan materi pembelajaran kita; dan jika perlu kita dapat menggabungkan beberapa model pembelajaran.

4.      Model apa pun yang kita terapkan, jika kita kurang menguasai meteri dan tidak disenangi para siswa, maka hasil pembelajaran menjadi tidak efektif.

5.      Oleh kerena itu komitmen kita adalah sebagai berikut :

a.       Kita perlu menguasai materi yang harus kita ajarkan, dapat mengajarkannya, dan terampil dalam menggunakan alat peraga.

b.      Kita berniat untuk memberikan yang kita punyai kepada para siswa dengan sepenuh hati, hangat, ramah, antusias, dan bertanggung jawab.

c.       Menjaga agar para siswa “mencintai” kita, menyenangi materi yang kta ajarkan, dengan tetap menjaga kredibilitas dan wibawa kita sebagai guru dapat mengembangkan model pembelajaran sendiri. Anggaplah kita sedang melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas.

Model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat di capai dengan lebih  efektif dan efisien.

D. Macam-Macam Model Pembelajaran

  1. Pembelajaran mencari dan bermakna
  2. Pembelajaran terpadu
  3. Pembelajaran kooperatif
  4. Pembelajaran Picture and Picture
  5. Pembelajaran cooperative integrated Reading and composition (CIRC)
  6. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah
  7. Model Penemuan Terbimbing
  8. Model Pembelajaran Langsung
  9. Model Missouri Mathematics Project (MMP)
  10. Model Pmbelajarn Problem solving
  11. Model Pmbelajarn Problem posing

12. Pembelajaran kontekstual.

Langkah-langkah pada Madel model Pembelajaran

1. Model Pembelajaran Langsung

Sintaknya :

 

No. Langkah-langkah Peran Guru
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

Menjelaskan tujuan pembela-jaran dan mempersiapkan siswa

 

Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan

 

Membimbing pelatihan

 

 

Menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik

 

Memberikan kesempatan untuk pelatihan dan penerapan

 

 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar belakang pembelajaran, pentingnya pelajaran dan memotivasi siswa

 

Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar, atau memberi informasi tahap demi tahap

 

Guru merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal

 

 

Guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik

 

Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, khusus penerapan pada situasi kompleks dalam kehidupan sehari-hari.

 

 

 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif

 

1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif

 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara demonstrasikan atau lewat bahan bacaan

 

3 Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien
4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar Guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas

 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dan juga terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok

 

6 Memberi penghar-gaan Guru mencari cara-cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD

 

1 Langkah 1 Guru menyampaikan materi pembelajaran ke siswa secara klasikal (paling sering menggunakan model pembelajaran langsung,

 

 

2 Langkah 2 Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok (setiap kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa yang heterogen, baik dari segi kemampuan, agama, jenis kelamin, atau lainnya).
3 Langkah 3 Dilanjutkan diskusi kelompok untuk penguatan materi (saling bantu membantu untuk memperdalam materi yang sudah diberikan)
4 Langkah 4

 

Guru memberikan tes individual, masing-masing mengerjakan tes tanpa boleh saling bantu membantu diantara anggota kelompok.
5 Langkah 5

 

 

 

Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan individual dari skor dasar ke skor kuis (cara penilaian akan dijelaskan di akhir bab ini)

 

4. Model pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw

a.       Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok (disebut dengan kelompok asal, setiap kelompok terdiri dari 4 – 6 siswa dengan kemampuan yang heterogen). Setiap anggota kelompok nantinya diberi tugas untuk memilih dan mempelajari materi yang telah disiapkan oleh guru (misal ada 5 materi/topik).  (Gambar dapat dilihat di versi download)

b. Di kelompok asal, setelah masing-masing siswa menentukan pilihannya , mereka langsung membentuk kelompok ahli berdasarkan materi yang dipilih. Ilustrasinya adalah sebagai berikut: (gambar dapat dilihat di versi download)

c.       Setelah setiap kelompok ahli mempelajari (berdiskusi) tentang materinya masing-masing, setiap anggota dalam kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asal untuk menjelaskan/menularkan apa-apa yang telah mereka pelajari/diskusikan di kelompok ahli. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

d.      Dalam tipe ini peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi agar pelaksanaan kegiatan diskusi dalam kelompok ahli maupun penularan dalam kelompok asal berjalan secara efektif dan optimal.

e.       Setelah masing-masing anggota dalam kelompok asal selesai menyampaikan apa yang dipelajari sewaktu dalam kelompok ahli, guru memberikan soal/kuis pada seluruh siswa. Soal harus dikerjakan secara individual.

f.        Nilai dari pengerjaan kuis individual digunakan sebagai dasar pemberian nilai penghargaan untuk masing-masing kelompok. Teknik penilaian/penghargaan akan dijelaskan tersendiri di akhir bab pembelajaran kooperatif ini.

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif tipe think Pair and Share

•         Guru mengajarkan materi seperti biasa, alat peraga disarankan .

•         Dengan tanya jawab, guru memberikan contoh soal.

•         Guru membrikan soal yg dikerjakan siswa berdasar persyaratan soal sebagai problem.

•         Siswa di pandu guru menyelesaikan soal.

•         Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya

•         Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diuangkapkan para siswa

•         Guru memberi kesimpulan

•         Penutup

 

5. Langkah-langkah model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) yaitu :

Langkah pertama : Review

  • dengan cara mengulah ulang mata   pelajaran yang lalu,
  • membahas tugas yang diberikan /pekerjaan rumah.

Langkah kedua :Pengembangan

  • penyajian ide baru atau perluasan  konsep matematika yang  terdahulu
  • penjelasan tentang diskusi, demonstrasi, dengan contoh kongkret yang sifatnya piktoral dan simbolik.

Langkah ketiga :   Latihan Terkontrol

  • siswa merespon soal
  • guru mengamati
  • belajarnya kooperatf

Langkah keempat :  Seatwork

  • siswa bekerja sendiri untuk latihan atau perluasan konsep

Langkah kelima :  Pekerjaan Rumah

  • Tugas membuat pekerjaan  rumah.

 

6. Langkah-langkah model pembelajaran Penemuan Terbimbing

Langkah yang ditempuh  oleh guru dalam pembelajaran    adalah sebagai berikut :

  • Merumuskan masalah yang diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusan  harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang di tempuh siswa tidak salah.
  • Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang di perlukan. Bimbingan sebaiknya mengarah siswa untuk melangkah ke arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, atau lembar kerja siswa (work sheet).
  • Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasi analisis yang dilakukan
  • Konjektur yang telah dibuat siswa, diperiksa oleh guru. Hal ini digunakan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai.
  • Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur teresbut, maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan kepada siswa untuk menyusunnya.
  • Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan.

 

7. Langkah-langkah Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Fase Indikator

Kegiatan Guru

1 Orientasi siswa kepada masalah Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat aktif dan kreatif dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya
2 Mengorganisasikan siswa untuk belajar Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut

 

3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai  dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya
5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan

 

8. Langkah-langkah Model pembelajaran Problem posing

Prinsipnya:mewajibkn siswa unt mengjukn soal sndiri melalui belajar soal scr mandiri.

Sintaknya

a.       guru menjelaskan materi pelajaran, alat peraga disarankan.

b.      .memberikn latihan soal secukupnya.

c.       siswa mengajukan soal yang menantang,& dapat menyelesaikan. Bisa secara kelompok.

d.      pertemuan berikutnya, guru menyuruh siswa menyajikan soal temuan di depan kelas.

e.       guru memberikan tugas rumah secara individual

9.. Langkah-langkah Model pembelajaran TGT

•        Beri informasi secara klasikal

•        Bentuk kelompok beranggotakan 4-5 siswa (kemampuan siswa heterogen)

•        Diskusi kelompok untuk penguatan pemahaman materi yang dikaitkan dengan kuis/latihan yang telah diberikan (mempelajari kembali)

•        Permainan/turnamen (dalam setiap kelompok diwakili satu orang)

•        Beri soal untuk dilombakan

•        Beri penghargaan pada kelompok yang wakilnya dapat maju terus sampai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

10. Langkah Model Pembelajaran Problem Solving

syarat (siswa)

a.       Memlki prasyarat untk mngrjakn soal tsb.

b.      Belum tahu cara pmchan soal tsb.

c.       Soal terjangkau

d.       Siswa mau dan berkehendak untk menyelesaikan soal tsb

Langkah guru

a.       Guru mengjarkn materi seperti biasa, alat peraga disarankan .

b.      Dngan tanya jawab, guru memberikan contoh soal.

c.       Guru membrikn soal yg dikerjakan siswa brdsar persyaratan soal sbgai problem.

d.      Siswa di pandu guru menyelesaikan soal.

11. Komponen Model Pembelajaran Kontekstual

1. Konstruktivisme

•         Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal

•         Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan

2. Inquiri (menemukan)

•         Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman

•         Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis

3.Questioning (bertanya)

•       Kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa

•       Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry

4. Learning Community (masyarakat belajar)

•         Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar

•         Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri

•         Tukar pengalaman

•         Berbagi ide

5. Modeling  (pemodelan)

•         Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja dan belajar

•         Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya

6. Authentic Assesment (penilaian yang sebenarnya)

•         Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa

•         Penilaian produk (kinerja)

•         Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual

7. Reflection (refleksi)

•         Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari

•         Mencatat apa yang telah dipelajari

•         Membuat jurnal, karya seni, diskusi kelompok

 

12. Langkah Model Pembelajaran Example Non Example

CONTOH DAPAT DARI KASUS/GAMBAR YANG RELEVAN DENGAN KD

Langkah-langkah :

1.      Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran

2.      Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP

3.      Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/menganalisa gambar

4.      Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas

5.      Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya

6.      Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai

7.      Kesimpulan

13. Langkah Model Pembelajaran Role Playing

Langkah-langkah :

1.      Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan

2.      Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari sebelum kbm

3.      Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang

4.      Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai

5.      Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan

6.      Masing-masing siswa duduk di kelompoknya, masing-masing sambil memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan

7.      Setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas

8.      Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya

9.      Guru memberikan kesimpulan secara umum

10.  Evaluasi

11.  Penutup

14. Langkah Model Pembelajaran Group Investigation

Langkah-langkah :

1.      Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen

2.      Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok

3.      Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu kelompok mendapat tugas satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain

4.      Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan

5.      Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok

6.      Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan

7.      Evaluasi

8.      Penutup

15. Langkah Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)

Langkah-langkah :

1.      Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara heterogen

2.      Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pembelajaran

3.      Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar kertas

4.      Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok

5.      Guru membuat kesimpulan bersama

6.      Penutup

Referensi:

•         Depdiknas. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

•         Ismail. (2003). Media Pembelajaran (Model-model Pembelajaran), Modul Diklat Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran Matematika. Jakarta: Direktorat PLP.

•         Rahmadi Widdiharto. (2006). Model-model Pembelajaran Matematika. Makalah diklat guru pengembang matematika SMP. Yogyakarta: PPPG Matematika.

•         Slavin (1994). Cooperative Learning, Theory, Research, and Practice (Second Edition).

Sumber file:  DIKLAT PAI SD/MI dari Pak Sutarno, S.Pd.I Guru SD N Petung Jatiyoso Karanganyar


Email:

rppguswur@gmail.com

Belajar Inggris

BelajarInggris.Net 250x250

Blog Stats

  • 4,586,710 hits

Pengunjung

free counters

blogstat

Alexa Certified Site Stats for www.aguswuryanto.wordpress.com

Incoming traffic

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 234 other followers